Senin, 03/03/2014 11:53 WIB
Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan subsidi tarif berupa Public Service Obligation (PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia. PT KAI mendapatkan dana PSO sebesar Rp 1,22 triliun.
"Ini merupakan perjanjian tertulis sebagaimana penugasan pemerintah kepada KAI untuk menyelenggarakan PSO, untuk angkutan orang tahun 2014 sebesar Rp 1,22 triliun," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko dalam acara Penandatanganan Dana PSO dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub ke PT KAI, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (3/3/2014).
Hermanto mengatakan, PSO yang diberikan pemerintah adalah berupa subsidi tarif angkutan orang untuk kereta jarak jauh 11 lintasan dengan frekuensi 22 kali/hari mengangkut penumpang 4,8 juta/tahun. Jarak sedang 9 lintasan dengan frekuensi 24 kali/hari mengangkut 4 juta penumpang/tahun.
Sedangkan untuk kereta ekonomi jarak dekat sebanyak 27 lintasan dengan frekuensi 90 kali/hari mengangkut 22,4 juta penumpang/tahun, KRD ekonomi 10 lintasan dengan 34 frekuensi/hari mengangkut 4,6 juta penumpang/tahun, KRL ekonomi 13 lintasan dengan frekuensi 561 kali/hari mengangkut 300,2 juta penumpang/tahun, dan kereta ekonomi lebaran 7 lintasan dengan frekuensi 14 kali/hari mengangkut 186.432/tahun.
"Misalnya KRD tarif PT KAI Rp 17.000, tarifnya Rp 2.000. Jadi kita kasih subsidi itu Rp 15.000. Jadi sebagian tarif itu disubsidi pemerintah," kata Hermanto.
PSO untuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, dan KA ekonomi jarak dekat diberlaukan pada April 2014, sedangkan yang lainnya sudah diberlakukan pada bulan Januari 2014.
Sementara itu, Direktur PT KAI, Ignasius Jonan mengatakan, berharap dengan adanya subsidi dari pemerintah, pelayanan KAI jadi lebih baik.
"Penekanan daripada PSO makin lama lebih banyak kepada angkutan subsidi seperti KRL, KRD, karena ini memang banyak dbutuhkan masyarakat dibanding kereta jarak jauh," kata Jonan.
(zul/dru)
Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan subsidi tarif berupa Public Service Obligation (PSO) kepada PT Kereta Api Indonesia. PT KAI mendapatkan dana PSO sebesar Rp 1,22 triliun.
"Ini merupakan perjanjian tertulis sebagaimana penugasan pemerintah kepada KAI untuk menyelenggarakan PSO, untuk angkutan orang tahun 2014 sebesar Rp 1,22 triliun," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko dalam acara Penandatanganan Dana PSO dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub ke PT KAI, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (3/3/2014).
Hermanto mengatakan, PSO yang diberikan pemerintah adalah berupa subsidi tarif angkutan orang untuk kereta jarak jauh 11 lintasan dengan frekuensi 22 kali/hari mengangkut penumpang 4,8 juta/tahun. Jarak sedang 9 lintasan dengan frekuensi 24 kali/hari mengangkut 4 juta penumpang/tahun.
Sedangkan untuk kereta ekonomi jarak dekat sebanyak 27 lintasan dengan frekuensi 90 kali/hari mengangkut 22,4 juta penumpang/tahun, KRD ekonomi 10 lintasan dengan 34 frekuensi/hari mengangkut 4,6 juta penumpang/tahun, KRL ekonomi 13 lintasan dengan frekuensi 561 kali/hari mengangkut 300,2 juta penumpang/tahun, dan kereta ekonomi lebaran 7 lintasan dengan frekuensi 14 kali/hari mengangkut 186.432/tahun.
"Misalnya KRD tarif PT KAI Rp 17.000, tarifnya Rp 2.000. Jadi kita kasih subsidi itu Rp 15.000. Jadi sebagian tarif itu disubsidi pemerintah," kata Hermanto.
PSO untuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, dan KA ekonomi jarak dekat diberlaukan pada April 2014, sedangkan yang lainnya sudah diberlakukan pada bulan Januari 2014.
Sementara itu, Direktur PT KAI, Ignasius Jonan mengatakan, berharap dengan adanya subsidi dari pemerintah, pelayanan KAI jadi lebih baik.
"Penekanan daripada PSO makin lama lebih banyak kepada angkutan subsidi seperti KRL, KRD, karena ini memang banyak dbutuhkan masyarakat dibanding kereta jarak jauh," kata Jonan.
0 comments:
Post a Comment